Beranda Advetorial Pembangunan Pasar Cibeureum Di Duga Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan

Pembangunan Pasar Cibeureum Di Duga Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan

182
0

KOTA TASIK, fokuspriangan.com – Menurut PP RI Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, apabila syarat IMB tidak dipenuhi maka sanksi yang akan diberikan diatur juga dalam Pasal 115 PP RI Nomor 36 Tahun 2005, ialah dengan Sanksi Pemberhentian pekerjaan Sementera hingga terbit ijin, dan Sanksi Perintah Pembongkaran.

Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 06 Tahun 2017 bab II tentang maksud dan tujuan Pasal 2 ayat (1) berbunyi pun sudah sangat jelas bahwa setiap orang yang mendirikan bangunan gedung terlebih dahulu wajib memiliki IMB.

Namun sangat disayangkan masih saja diduga adanya Oknum Pengusaha Nakal yang melaksanakan Proyek Pembangunan Yang belum Mengantongi ijin yang terbebas dari Pengawasan Dinas dan Satuan Perangkat PERDA dalam Melaksanakan Pembangunan Sebuah Pelaksanaan Proyek Pembangunan.

Seperti halnya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat yang berlokasi di terminal Awipari Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, Proyek Pelaksanaan Pembangunan Kontruksi Fisik Pasar Rakyat/tradisional Dengan Besaran Anggaran Dana mencapai Rp. 5.450.200.000,-(Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh juta Dua Ratus Ribu Rupiah) jumlah yang sangat signifikan untuk ukuran Pasar Tradisional yang Diduga kuat,Tidak memilliki Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ).

Berdasarkan hasil sebuah konfirmasi dengan Pihak BMPPT Kota Tasikmalaya Kepada Fokuspriangan Rabu (07/11/2018) yang disampaikan Langsung oleh H.Tateng selaku Kepala Bidang IMB mengatakan bahwa kelengkapan Pemberkasan Proyek Tersebut kemarin kemarin Sudah Kumplit dan Sudah Kami Terima, dan pihak Dari BPPT Sendiri akan Segera Memproses dan Menerbitkan Surat IMB terkait Pelaksanaan Pembangunan Pasar Yang berada di Kelurahan Margabakti. “Paparnya.

Padahal,Jikalau kita berkaca dari Aturan yang sudah dipaparkan dalam peraturan diatas Terkait Teknis Mekanisme Pembuatan IMB Jangan Melaksanakan Dulu Pembangunan sebelum Adanya Surat Ijin Mendirikan Bangunan Terbit, apalagi, Patut Diduga, Bilamana Bangunan tersebut itu adalah milik Pemerintah Daerah dan dibangun pula di atas Tanah Pemerintah Daerah, Seharusnya Seluruh Elemen Pemerintah Dinas terkait Pembuatan IMB Tersebut bisa memberikan contoh yang baik dan benar Kepada Masyarakat bukan hanya kuat Diduga, Cuma berdalih untuk kepentingan Masyarakat tapi, Tekhnis Ketetapan Mekanisme Aturan yang sudah ditentukan Pemerintah Pusat masih saja Tidak Digubris.

Jurnalis: Endra.R

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here