Fokus Kab Ciamis Pemerintahan Sosial

Kades dan Aparatur Desa Kertabumi Bantah Tudingan Pemotongan dana PKH dan Tidak Salurkan Bantuan Raskin BPNT

FOKUS KAB CIAMIS (Fp) – Dana bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, diduga dipotong. Beberapa keluarga kurang mampu di desa ini pun mengeluhkan ketidaktransparanan oknum aparatur Desa dan para ketua penerima manfaat.

Besaran dana bantuan, dinilai tidak sesuai dan kurang dari jumlah yang seharusnya didapat oleh setidaknya puluhan penerima. Berdasarkan pengakuan beberapa orang penerima, dana yang diterima dari pusat dipotong Rp.20 ribu per orang dari semua penerima di Desa tersebut.

“Masyarakat beberapa diantaranya mengeluh dan mempertanyakan kenapa ada potongan sebesar Rp. 20 ribu per orang, sedangkan menurut pendamping PKH sangat tidak dibolehkan memotong bantuan sekecil apapun, karena itu mutlak merupakan hak penerima,” ujarnya D salahsatu tokoh masyarakat.

Ia menjelaskan, para penerima PKH selama ini mengumpulkan kartu ATM mereka melalui ketua kelompok. Nanti besaran setiap penerima, ditentukan oleh ketua kelompok tersebut.

Menurut D uang sekecil apapun yang terpangkas, merupakan amanah dan titipan yang harud tersampaikan, ia mengatakan jangan pernah menyepelekan uang sekecil apapun.

“Selain memotong anggaran PKH masyarakat juga mengeluh karena yang tadinya mendapatkan bantuan beras untuk oramg miskin (raskin) yang kini mungkin namanya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tanpa alasan pihak pemdes tiba-tiba yang tadinya mendapat bantuan jadi tidak dapat,” ungkapnya.

D menjelaskan bahwa di Desa tersebut memang ada kejanggalan dan ketidak terbukaan pihak pemdes kepada masyarakat serta kepala Desa yang menurutnya dinilai telah gagal menjalankan beberapa program.

“Sebetulnya selain dua hal tersebut banyak lagi kesalahan yang sangat fatal, contoh kecil pada saat pembangunan pengaspalan tahun lalu yang menggunakan dana desa (dd), kami lihat dari segi kwalitas saja tidak sesuai, kami melihat pengaspalan menggunakan aspal KW, serta laporan pertanggung jawaban (LPJ) pun tidak transfaran,” katanya.

Bahkan, dikatakan D muncul spekulasi jika pembagian BPNT diberikan kepada siapa saja yang dekat dengan sang kades yang saat ini dirinya akan mencalonkan kembai sebagai kades incumben.

“Masyarakat melalui saya menyampaikan ingin lebih mendapatkan informasi yang lebih transfaran dan tidak dipilih kasihkan, kalau ingin pembuktian saya ada beberapa pengakuan dari masyarakat, dan kami akan berkonsultasi dengan pihak aparatur penegak hukum (APH) agar masalah ini tidak terulang dikemudian hari,” ucapnya.

Sementara para staff Desa Kertabumi saat dijumpai fokuspriangan.com dengan Selasa (24/3/2020) dikantor Desa Kertabumi dengan maksud mengkonfirmasi dengan tetap mengedepankan hak untuk didengar keterangan para narasumber agar mendapatkan pemberitaan yang berimbang. Pihak pemdes membantah terkait adanya pemotongan bantuan PKH dan tidak tersalurkannya bantuan BPNT.

“Semua sudah diatur dan dilaksanakan dengan baik, terkait ada potongan saya selaku pihak yang diberi tanggung jawab tidak merasa menginrruksikan bahkan memotong bantuan PKH,” ujar Abdul Rosid Kasi pelayanan Desa Kertabumi.

Abdul Rosid juga menerangkan terkait yang dicabut bantuan BPNT dikarenakan kebijakan sudah tidak ada lagi ditangan dirinya. Kebijakan dan bantuan tersebut sekarang diemban oleh Badan udaha milik desa (BUMdes) Desa Kertabumi.

“Untuk bantuan BPNT yang mengelola dan menyalurkan adalah pihak BUMDes, namun diawal tentunya kami sudah membantu mendata dan mengajukan para calon penerima bantuan. Namun yang menentukan adalah dari kemensos,” ungkapnya.

Menurut dia, isu yang merebak selalu ada pasca pencairan dana Bantuan PKH. Ia menilai, isu tersebut muncul karena saat ini akan diadakannya pilkades di desa kertabumi, jadi isu tersebut ditakutkan adanya terjadi gesekan antar calon kades. Selain itu, para penerima yang belum menerima bantuan. Belum lagi, setiap tahun penerima PKH selalu ditambah.

Sayangnya warga seringkali tidak mengetahui kapan waktu pencairan. Akhirnya hal itu menimbulkan kecurigaan dari warga penerima bantuan.

Sementara untuk pembangunan jalan pihak pemdes melalui Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Kasi Ekbang) Desa kertabumi mengakui terkait kwalitas aspal yang dikerjakan memang tidak menggunakan aspal yang bukan original.

“Berhubung anggarannya minim, maka dari itu kami memutuskan bahwa aspal yang digunakan memang menggunakan aspal kwalitas dibawah,” ungkap Sekdes Asep.

Asep menjelaskan dirinya dibawah kepemimpinan kepala desa kertabumi Engkus kuswana (uceng) sudah menjalankan sesuai tufoksinya, dirinya siap bertemu dan mendiskusikan siapa narasumber dan warga yang memang mengeluh terkait adanya perkeliruan didesanya.

Ditempat terpisah mantan kepala Desa Kertabumi Engkus Kuswana (uceng) saat dijumpai ditempat tinggalnya Selasa (24-3/2020) menjelaskan bahwa dirinya sudah menugaskan semua tugas dan program kepada para bawahannya.

“Saya sudah menugaskan kepada para pejabat desa dengan sesuai tufoksi nya masing-masing. Apabila ada kesalahan ataupun miss komunikasi seharusnya bisa ditanyakan langsung kemasing-masing bidangnya di Desa,” katanya.

Terkait ada yang meng isukan dirinya dengan seabreg masalah, dari mulai program desa sampai masalah pribadi yang diisukan menikah siri dengan wanita yang belum melewati masa idah, uceng menafsirkan bahwa itu adalah bentuk penyerangan terhadap dirinya tatkala menghadapi pilkades nanti.

“Ya biar masyarakat yang menilai, saya hanya menjalankan seadanya sesuai apa yang dipercayakan dan diperintahkan, mudah-mudahan kedepannya bisa saling berkomunikasi dengan baik,” tandasnya.

Jurnalis : Gian

Flag Counter